Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyatakan, rencana pembangunan gudang kedelai oleh Bulog cukup baik. Hanya saja Bulog perlu mengantisipasi sejumlah tantangan di sektor kedelai dan pergudangan yang terjadi.
Continue reading “Bulog Mau Bangun Gudang Kedelai, Ini Tantangannya”Dalam Nota Keuangan RAPBN 2020, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp 884,6 triliun. Sementara anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 858,8 triliun, meningkat sekitar Rp 45 triliun dibandingkan dengan APBN 2019.
Continue reading “Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Perlu Kolaborasi”Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019. Meskipun demikian kualitas belanja negara cenderung memburuk dalam RAPBN 2020, seperti proporsi modal yang cenderung menurun. Belanja modal dalam RAPBN 2020 hanya 11,2 persen atau turun dibandingkan Outlook 2019 yang sebesar 11,4 persen.
Continue reading “Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020”JAKARTA — Tahun 2020 akan menjadi periode sibuk buat DKI Jakarta membangun berbagai infrastruktur, seperti stadion, perumahan, bahkan sarana-prasarana ajang balap internasional. Apakah pemprov belum tertarik melandasi salah satunya dengan dana obligasi daerah?
Continue reading “Benarkah DKI Jakarta Belum Butuh Obligasi Daerah?”Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah daerah (pemda) ke depannya perlu dilibatkan dalam pemberian subsidi atas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hal ini mengingat nominal suku bunga kredit KUR yang untuk tahun depan kembali pada angka 7%, tidak berubah sejak 2018.
Continue reading “Tekan Bunga KUR, Pemda Perlu Dilibatkan”Liputan6.com, Jakarta Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, impor beras yang dilakukan Indonesia merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan. Bahkan dalam 18 tahun terakhir, impor beras pada 2018 merupakan yang tertinggi kedua setelah 2011.
Continue reading “Impor Beras 2018 Terbesar Kedua Setelah 2011”Sejak terbitnya tiga peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan obligasi daerah, belum ada satupun pemerintah daerah (pemda) yang menerbitkan obligasi.
Continue reading “Maju Mundur Obligasi Daerah”