Awasi Ketat Program Cetak Sawah

Salah satu faktor penyebab cetak sawah tidak optimal disebabkan ketiadaan Survei Investigasi Desain (SID) yang presisi.

JAKARTA – Program cetak sawah satu juta hektare (ha) oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) perlu diawasi. Pasalnya, bila proyeknya tidak banyak berjalan normal tentunya akan berdampak buruk pada produksi dan pengelolaan anggaran negara.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan para pemangku kebijakan atau stakeholder perlu menyadari program cetak sawah belum bisa menghasilkan panen optimal pada tahun pertama. Namun, lanjutnya, panen optimal akan terjadi pada tahun ketiga ke atas.

“Untuk itu, harus ada perhatian dari pemerintah untuk mengawal keberlanjutan cetak sawah di tahun ke dua, ketiga, dan keempat hingga sawah hasil program cetak sawah mampu berproduksi di tingkat produktivitas yang optimal,” tegasnya, di Jakarta, Senin (4/9).

Selain itu, sambung Rusli, pemerintah daerah (pemda), sebagai pengusul cetak sawah, harus memiliki Survei Investigasi Desain (SID) yang baik. Sebab, salah satu faktor penyebab cetak sawah tidak optimal disebabkan ketiadaan SID yang presisi.

“Dalam eksekusi program cetak sawah yang ada, ada beberapa yang gagal. Ketidaktepatan SID ini di antaranya dikarenakan misinformasi adanya ketersediaan jaringan pengairan yang pada kenyataanya tidak bisa diandalkan,” paparnya.

Seperti diketahui, program cetak sawah Kementan tengah menjadi sorotan. Apalagi, beredar kabar bahwa proyek ini fiktif. Sebelumnya, Kementan telah memecat salah seorang stafnya yang diduga kuat terlibat dalam penipuan terkait dengan program cetak sawah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Saranan Pertanian (PSP) Kementan, Pending Dadih, menyebutkan cetak sawah merupakan bagian dari program Nawacita. Langkah itu dimaksudkan untuk mengimbangi peningatan alih fungsi lahan pertanian. Cetak sawah baru berguna untuk memperluas areal sawah baru demi mendukung peningkatan produksi pangan.

Bila konversi lahan produktif itu tidak diatasi, diperkirakan pada 40–50 tahun ke depan luas sawah akan berubah menjadi kawasan nonpertanian. Saat ini, laju konversi lahan pertanian sekitar 100 ribu ha per tahun. Itu berarti pemerintah mesti mencetak sawah sekitar 300 ribu ha per tahun.

Sementara itu, realisasi pada 2015 adalah 20.070 hektar (ha) atau 87,26 persen dari target (dimulau sejak September). Lalu pada 2016 meningkat menjadi 129.076 ha atau 97,67 persen dari target (dimulai sejak Januari). Cetak sawah 2016 meningkat 407 persen dari tahun 2014. Pada 2017 ditargetkan seluas 80 ribu ha.

Banyak Kendala

Pending mengakui tidak sedikit kendala dalam mencetak sawah baru. Pihaknya harus menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut sebelum memutuskan untuk mencetak sawah baru. “Kendala yang dihadapi untuk mencetak sawah baru di antaranya tidak semua lokasi yang diusulkan sesuai dengan persyaratan cetak sawah, sehingga sebelum dikerjakan, dilakukan review calon lokasi terlebih dahulu secara cermat,”papar Pending.

Selanjutnya Kementan terus mengevaluasi program cetak sawah baik melibatkan pengawas internal seperti inspektorat jenderal maupun pihak eksternal melibatkan badan auditor, seperti Badan Pemeriksa Keamanan.

Dijelaskan Kementan, cetak sawah tidak langsung berjalan normal seperti di Jawa. Dibutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk mencapai kondisi normal. ers/E-10

Sumber : Koran Jakarta