Di tengah pro dan kontra pengesahan UU Kesehatan yang baru, terdapat satu aspek yang menguntungkan bagi ekonomi sektor kesehatan yakni adanya kewajiban perlindungan kesehatan bagi pekerja. Selain itu, klausul ini tidak mewajibkan pemberi kerja harus memilih jasa asuransi kesehatan mana yang akan dipilih dalam melaksanakan kewajiban klausul tersebut.

Read more: UU Kesehatan dan Cuan Industri Asuransi

Meski tidak ada keharusan untuk mendaftarkan pekerja pada asuransi BPJS Kesehatan, Pasal 100 (1) UU Kesehatan baru mewajibkan pemberi kerja menjamin kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya. Selain itu, pada ayat 2 terdapat klausul yang mengatur pekerja dan setiap orang yang berada di lingkungan tempat kerja wajib menciptakan dan menjaga lingkungan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di tempat kerja.

Ketentuan tersebut menjadi peluang industri asuransi di Indonesia bersaing ketat baik asuransi milik negara dan milik swasta. Secara teori, keduanya akan bersaing ketat untuk memberikan output layanan yang terbaik bagi peserta jaminan. Bagi pekerja, hal ini menguntungkan karena hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan dijamin undang-undang. Di sisi lain, hal ini memberatkan pemberi kerja karena adanya klausul kewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya, terutama usaha mikro kecil dan menengah.

Coverage Asuransi

Tidak semua orang di Indonesia memiliki asuransi terutama asuransi kesehatan. Pada tahun 2019, penduduk Indonesia yang sudah memiliki asuransi kesehatan baru sebanyak 65,88 persen. Angkanya meningkat sebesar 2,48 persen menjadi 68,36 persen di tahun 2022. Pada tahun 2021, provinsi dengan coverage asuransi kesehatan terbesar adalah provinsi Aceh dimana 96,62 persen penduduknya sudah tercover asuransi kesehatan. Sedangkan provinsi dengan coverage terkecil adalah Provinsi Jambi dimana hanya 51,98 persen penduduknya yang sudah tercover asuransi kesehatan.

Gambar 1 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2019 dan 2021

Sumber : Profil Statistik Kesehatan 2021, BPS.

Rendahnya cakupan asuransi ini dibarengi dengan rendahnya pengeluaran penduduk untuk asuransi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran Pajak, Pungutan, dan Asuransi sebanyak 3,92 persen dari rata-rata total pengeluaran per kapita per bulan yang sebesar Rp1,26 juta.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari topografi wilayah, porsi pengeluaran penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Rata-rata porsi pengeluaran penduduk kota untuk pajak, pungutan dan asuransi sebesar 4,29 persen. Sedangkan penduduk desa porsi pengeluaran untuk belanja tersebut adalah sebesar 3,17 persen. Angka pengeluaran khusus untuk asuransi dipastikan lebih kecil dari angka di atas mengingat pengeluaran di atas bercampur dengan pajak dan pungutan.

Masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, sebagian masyarakat tercover oleh asuransi BPJS Kesehatan. Pada tahun 2021, terdapat 64,72 persen masyarakat perkotaan yang tercover BPJS Kesehatan. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan coverage di perdesaan yang hanya 54,92 persen penduduk. Apabila dibedah lebih lanjut, penduduk perdesaan lebih banyak tercover oleh BPJS Kesehatan Penerima Bantuan (PBI) sebesar 43,73 persen. Sedangkan  penduduk perkotaan yang menerima BPJS Kesehatan PBI hanya sebesar 34,45 persen.

Sebaliknya, penduduk di perkotaan lebih banyak tercover BPJS Kesehatan Mandiri atau non PBI yakni sebesar 30,27 persen dibandingkan dengan penduduk desa sebesar 11,19 persen. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk kota lebih mampu untuk membayar asuransi secara mandiri dibandingkan dengan penduduk desa. Fakta ini juga didukung oleh persentase penduduk kota yang lebih banyak tercover oleh asuransi swasta (1,21 persen) dibandingkan penduduk desa (0,15 persen).   

Gambar 2 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik Wilayah, 2021

Sumber : Profil Statistik Kesehatan 2021, BPS.

Dilihat dari segi demografi, penduduk yang tercover asuransi swasta sebagian besar berada pada rentang umur 30-34 tahun dengan porsi 1,09 persen. Pada peringkat kedua, 25-29 tahun dan 35-39 tahun menjadi usia terbanyak kedua yang tercover asuransi swasta dengan masing-masing coverage 0,96 persen dan 0,99 persen. Pola yang sama juga terjadi pada coverage asuransi perusahaan/kantor (ditanggung kantor) dan BPJS Mandiri. Data ini menunjukkan penduduk  produktif paling aktif dalam mengasuransikan kesehatannya

Gambar 3 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik Umur, 2021

Sumber : Profil Statistik Kesehatan 2021, BPS.

Cuan Asuransi

Masih adanya penduduk yang belum tercover oleh asuransi kesehatan menjadi potensi cuan bagi industri asuransi nasional untuk ekspansi lebih lanjut. Lebih lanjut, potensi ini bisa menjadi pendorong agar industri asuransi nasional semakin bisa berkontribusi bagi perekonomian.

Statistik kunci industri asuransi nasional mencatatkan kinerja positif selama Januaria 2017 – Januari 2023. Beberapa indikator kunci tersebut adalah total aset, total investasi, total ekuitas, total liabilitas, total bukan investasi, premi dan klaim. Total aset industri asuransi pada kurun waktu tersebut naik hampir 2 kali lipat dari angka Rp948,5 triliun (2017) menjadi Rp1.754 triliun pada Januari 2023. Angka ini kurang lebih 8,95 persen dari angka PDB nasional 2022 sebesar Rp19.588,4 triliun.

Aset tersebut terdiri dari total investasi industri asuransi  yang naik hampir 2 kali lipat dari angka Rp781,7 triliun menjadi Rp1.411,1 triliun pada Januari 2023. Kemudian total aset bukan investasi sebesar Rp342,9 triliun (Januari 2023). Total ekuitas naik 2 kali lipat lebih dari Rp401,9 triliun menjadi Rp914,4 triliun, liabilitas naik sebesar xxx dari Rp545,4 triliun menjadi Rp836,6 triliun dan total liabilitas naik dari Rp545,4 triliun (Jan 2017) menjadi Rp836,6 triliun (Januari 2023). Kinerja industri asuransi tersebut ditopang oleh naiknya jumlah premi dari Rp28,2 triliun naik menjadi Rp48,3 triliun. Sedangkan klaim naik dari Rp18,4 triliun menjadi Rp33,6 triliun.

Gambar 4. Kinerja Industri Asuransi Nasional Januari 2017- Januari 2023

Sumber : Statistik Asuransi Jan 2017 dan Mei 2023, OJK.

Potensi yang besar dan kinerja asuransi agregat yang mencatatkan kinerja baik selama 6 tahun terakhir adalah perpaduan ciamik dalam rangka penetrasi pasar asuransi di Indonesia. Indikator lain bahwa asuransi di Indonesia, terutama asuransi premium, penetrasinya masih rendah. Penetrasi asuransi adalah ukuran tingkat perkembangan sektor asuransi di suatu negara, dihitung sebagai rasio total premi asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun tertentu. 

Tingkat penetrasi asuransi menunjukkan kontribusi premi asuransi terhadap PDB suatu negara dalam persentase (OECD, 2023). Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, penetrasi asuransi di Indonesia tetap pada level 1,6 persen. Angka ini lebih rendah dari India yang pada 2011 berada pada level 3,8 persen. Gambar 5 menginfokan lebih lanjut mengenai penetrasi asuransi di Indonesia dan beberapa negara tahun 2011 dan 2021.

Gambar 5. Penetrasi Asuransi Premium Indonesia dan Beberapa Negara 2011 dan 2021

Sumber : OECD, 2023

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, industri asuransi Indonesia bisa mengoptimalkan beberapa cara agar penetrasi asuransi di Indonesia meningkat. Pertama mengombinasikan produk asuransi berdasarkan kelompok umur. Usia 20-24 tahun pastinya memiliki kebutuhan asuransi yang berbeda dengan mereka yang memiliki usia lebih tua. Kedua, menggarap pasar perkotaan yang masih besar. Adanya klausul kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas kesehatan dalam UU Kesehatan menjadi salah satu pijakan untuk mengekspansi pangsa pasar asuransi non pemerintah.

Artikel dimuat di Rubrik Riset Majalah Stabilitas Edisi 197