Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa membutuhkan asupan pangan setiap harinya. Asupan tersebut harus konsisten, berkelanjutan dan dipastikan meningkat setiap tahunnya. Mendasari pada fakta tersebut, setidaknya terdapat enam tantangan bidang pangan secara umum harus dihadapi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang bisa berujung pada pengendalian inflasi pangan.

Keenam tantangan tersebut yakni pembenahan data pangan, sumber daya manusia di sektor pangan, perubahan iklim, kelembagaan, pergeseran permintaan pangan dari sumber karbohidrat ke non karbohidrat dan konsolidasi lahan. Tantangan pertama, ketersediaan data pangan. Validitas data pangan penting dibutuhkan dalam membuat kebijakan data pangan yang tepat.

Data pangan yang simpang siur menjadikan kebijakan pengendalian inflasi pangan tidak efektif.  Ketidakjelasan data antara data produksi, ketersediaan dan kebutuhannya akan menjadikan pemerintah kesulitan untuk melakukan intervensi, terutama pada komoditas sembilan bahan pokok. Setidaknya hal tersebut terjadi memunculkan polemik impor beras pada 2018 silam.

Gaduh tersebut memunculkan dua kutub pandangan. Menteri Pertanian bersikukuh bahwa produksi beras aman, namun di sisi lain, Menteri Perdagangan menyatakan dibutuhkan impor beras di tengah gejolak harga beras yang semakin meninggi. Akhirnya, impor beras dilakukan dengan besaran 2,25 juta, tertinggi sejak tahun 2000.

Petani Milenial

               Persoalan kedua yang harus dihadapi pemerintahan baru adalah mencari petani milenial. Data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan petani berusia kurang dari 35 tahun porsinya sedikit, hanya  12 persen. Sedangkan petani dengan usia lebih dari 45 tahun jumlahnya 60 persen. Fakta ini merupakan hal krusial yang perlu segera diatasi agar ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian yang diiringi upah yang terjangkau bisa diatasi.

Persoalan ketiga adalah perubahan iklim yang menjadi faktor eksogen sektor pertanian dimana kita harus lebih banyak beradaptasi dengannya. Adaptasi ini tentunya tidaklah murah karena harus dibarengi dengan beragam riset terkait penemuan bibit unggul dan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Perubahan iklim juga mengancam ketersediaan kalori dan nutrisi bagi anak-anak. Laporan International Food Policy Research Institute (IFRPI) bertajuk Climate Change Impact on Agriculture and Costs of Adaptation yang terbit 10 tahun lalu menyatakan dibutuhkan tambahan investasi 7,1 hingga 7,3 miliar dollar Amerika Serikat untuk meningkatkan menjaga asupan kalori bagi kesehatan anak-anak di 2050. Pertambahan investasi tersebut ditujukan untuk menggantikan dan mencegah dampak perubahan ikim terhadap output hasil panen pertanian.

Berdamai dengan perubahan iklim tidak hanya kerja Kementerian Pertanian sebagai leading sector di bidang pangan, tapi juga kerja dengan stakeholder lain semisal BMKG, Lapan, LIPI  dan swasta dalam menghasilkan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Menteri pertanian baru harus sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan K/L lain agar solusi  akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain, bisa didapat dengan komprehensif.

Persoalan keempat yakni kelembagaan yang terwujud dalam bentuk konsolidasi antar kementerian/lembaga. Menyambung poin ketiga tersebut di atas, Kementan harus berkonsolidasi dengan K/L lain, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kementerian Perdagangan untuk urusan distribusi dalam negeri dan ekspor/impor, sedangkan kementerian perindustrian untuk urusan bagaimana mengembangkan agroindustri dalam negeri.

Tantangan kelima, pergeseran permintaan pangan dari sumber karbohidrat ke non karbohidrat. Pergeseran ini akan berdampak pada pergeseran sumber inflasi dari inflasi karbohidrat (beras)  ke inflasi protein (telor, daging ayam ,daging sapi, dan produk holtikultura). Pergeseran ini seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat (terutama kelas menengah).

Contoh sederhananya adalah ketika kita menjadi mahasiswa. Bagi kebanyakan mahasiswa, utilitas dalam mengonsumsi makanan bagi penulis adalah kenyang. Seiring dengan penghasilan yang dimiliki pasca sekolah atau kuliah, pola konsumsi akan berubah dengan menambah varian non karbohidrat.

Konsolidasi Lahan

Konsolidasi lahan menjadi tantangan keenam Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Sawah di Indonesia kebanyakan berupa petak kecil-kecil berukuran < 0,5 hektar. Alhasil, masing-masing petak cenderung memiliki fungsi produksi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan fungsi produksi yang berbeda, maka hasil setiap petak-petak  kecil berbeda-beda dan bisa berada pada hasil yang tidak optimal.

Contoh adalah sebagai berikut. Terdapat 5 petak sawah ukuran < 0,5 ha. Masing-masing petak dikuasai oleh petani yang berbeda. Masing-masing petani memiliki intensi yang berbeda dalam merawat sawahnya (ada 5 fungsi produksi). Petani pertama, ketiga dan kelima rajin dalam mengelola lahannya. Di sisi lain  petani kedua dan keempat tidak rajin dalam mengelola lahannya. Hal ini akan memberikan hasil berbeda antar petak sawah ganjil dengan petak sawah genap.

Apabila ke 5 petak sawah tersebut digabungkan jadi satu, dan diolah dalam 1 supervisi petani/kelompok tani, maka hanya akan ada 1 fungsi produksi dengan luas lahan  yang lebih luas. Alhasil panen dari gabungan sawah tersebut bisa optimal. Konsolidasi lahan seperti ini memungkinkan mekanisasi pertanian lebih efektif.

Solusi untuk beragam tantangan tersebut di atas adalah : pertama, pembentukan pokja data pangan untuk menghasilkan data pangan yang valid selain data beras yang sudah ada. Setidaknya pokja pangan bisa menyasar data pangan sembilan bahan pokok. Kedua, mekanisasi pertanian dalam rangka mengatasi semakin sedikitnya petani di Indonesia. Mekanisasi ini juga menjadi salah satu alternatif meningkatkan produktivitas lahan pertanian apabila konsolidasi lahan terlaksana dengan baik.

Mekanisasi juga bisa dibarengi dengan penggunaan teknologi informasi untuk sektor pertanian. Selain efisiensi di sektor pertanian, penggunaan teknologi informasi dalam bidang pangan setidaknya bisa menggaet generasi milenial untuk lebih banyak berkontribusi di sektor pertanian. Hal ini didasari pada kenyataan generasi milenial memiliki ketertarikan besar pada hal-hal yang berbau teknologi informasi.

Ketiga, meningkatkan konsolidasi antar kementerian/lembaga. Konsolidasi ini penting terutama dalam rangka mengembangkan bagian off-farm dengan industrialisasi dan distribusi hasil panen yang efektif dan efisien. Keempat, meningkatkan produktivitas produksi pangan non-karbohidrat guna mengantisipasi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari yang berat ke karbohidrat ke non-karbohidrat. (*)

Artikel pernah dipublikasikan di Opini Koran Sindo, 21 Desember 2019